Pengelolaan Dianggap Kurang Transparan dan Minim Pengawasan
Reporter Citizen Journalist : Samuel
Berita Tangsel. On – Lembaga Independent Pemantauan pembangunan Nasional (LIPPN), menilai penyaluran dan transparansi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh pemerintah dinilai buruk. Penilaian itu muncul berdasarkan data yang dihimpun LIPPN. Ketua Tim Investigasi Samuel, mengatakan, berdasarkan hasil temuan dan studi baseline BOS yang dilakukan LIPPN terungkap bahwa informasi dana BOS dan penggunaannya hanya diketahui sebagian kecil orang tua siswa. “Ternyata orang tua hanya mengetahuinya secara datar dari media, lingkungan sekitar dan sekolah. Sosialisasi BOS dari pemerintah dan sekolah masih sangat minim sekali,” terang Samuel kepada wartawan. Menurut Samuel, masih banyak sekolah di Tangerang Selatan (Tangsel), yang belum laporkan kelebihan penerimaan dana BOS, bahkan ada pula beberapa sekolah yang menerima dana Bos kurang dari jumlah sebenarnya. Hal ini disampaikan Samuel, saat pertemuan dengan Rajali, humas Dinas pendidikan Kota Tangsel. Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangsel yang diwakili oleh Rajali, tidak dipungkiri adanya kelebihan dalam penerimaan dana BOS yang diusulkan dan ada juga yang kekurangan dari data yang diusulkan, itupun terjadi pada tahun 2011 yang lalu, dari tujuh kecamatan hanya Serpong Utara yang benar-benar sesuai Lembar Kerja Input sekolah (LKIS), dalam penerimaan dana BOS. Sedangkan enam kecamatan lainnya, ada kesalahan teknis. “Memang kami akui berdasar data yang kami terima, ada kesalahan dalam pengiriman dana BOS dari pusat,dan hal in sudah kami tarik kembali, walaupun ada beberapa sekolah yang mengembalikan kepada Dindik, dan kami tuliskan berita acara serta nomor rekening kas daerah Kota Tangsel ,agar kelebihan dana bos tersebut di setor kembali ke pusat melalui Kas Daerah yakni DPPKAD Kota Tangsel ” jelas Rojali, sambil memberikan data penerimaan dana. Sedangkan menurut, Luther Maharaja bahwa pencairan dana BOS selalu mengundang polemik, terlebih bila ada human error dalam pencatatan data pada LKIS , namun bila hanya satu atau dua presen yang salah, bisa dikatakan wajar, tapi bila sudah pemeriksaan yang berlapis, masih saja terjadi, sepertinya pembiaran. “Di umpamakan satu sekolah saja kelebihan 5 murid, dikalikan dengan jumlah pertahun, bisa dibayangkanlah bagaimana bila kesalahan ini terjadi pada ratusan sekolah, timbul pertanyaan ada apa dengan Dinas Pendidikan Kota Tangsel..? “ ujar Luther bertanya.(Dri)
